MALUTTIMES – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara melimpahkan tiga tersangka beserta barang bukti kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).
“Benar, hari ini telah dilakukan tahap II kasus DD Taliabu. Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke JPU Kejati Malut,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Theos Matulessy, dikutip dari ayoternate.com, Senin (09/11/2026).
Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto, juga membenarkan pelimpahan tersebut. Menurutnya, penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilaksanakan di Kejati Maluku Utara.
“Iya, ada pelimpahan tahap II, masih diperiksa tim penyidik Kejati Maluku Utara,” kata Hadi.
Dalam perkara dugaan korupsi pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Ketiganya masing-masing mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu berinisial SG, mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berinisial LOM, serta mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) berinisial ATK.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan pemotongan Dana Desa tersebut terjadi saat pencairan DD tahap I tahun 2017. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa itu diduga dipotong sebesar Rp60 juta dari setiap desa.
Sebanyak 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu disebut menjadi sasaran dugaan pemotongan tersebut. Jika dikalkulasikan berdasarkan besaran potongan tersebut, total anggaran yang diduga dipotong mencapai Rp4,26 miliar.
Penyidik juga menduga dana hasil pemotongan tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka.
Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, penanganan perkara kini berlanjut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku Utara untuk proses hukum lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke pengadilan.(red)
