MALUTTIMES – Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Pulau Morotai memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizki, terkait aksi pemalangan jalan umum di Desa Sabatai dan Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan, saat berlangsungnya aksi demonstrasi pada Selasa (3/11/2026) lalu.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mendatangi Mapolres Pulau Morotai, Senin (9/11/2026), untuk memenuhi panggilan penyidik sekaligus memberikan klarifikasi terkait dugaan pemblokiran jalan tersebut.
Kepada wartawan, Rizki mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada penyidik selama kurang lebih dua jam.
Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan dua anggota DPRD dalam aksi yang berujung pada pemalangan jalan tersebut, Rizki mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Untuk keterlibatan dua anggota DPRD yang memprovokasi pemalangan jalan, kami belum tahu,” ungkap Rizki.
Sementara itu, Kapolres Pulau Morotai, AKBP drh. Dedi Wijayanto, menjelaskan bahwa sejak awal kepolisian telah mengingatkan masyarakat agar memperhatikan ketentuan hukum dalam pelaksanaan aksi demonstrasi.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan secara spontan tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian memiliki konsekuensi hukum, terlebih jika disertai tindakan pemblokiran jalan umum yang mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
“Kami sudah meminta agar pemalangan jalan di Desa Sabatai dan Desa Sabala dibuka. Secara internal, kami juga sudah mengingatkan bahwa aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan dan tindakan pemblokiran jalan yang mengganggu ketertiban umum akan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Dedi menjelaskan, kepolisian sebenarnya dapat mengambil langkah hukum terhadap tindakan pemalangan tersebut. Namun, pihaknya juga telah menerima laporan resmi terkait pemblokiran jalan yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dalam proses penyelidikan, Polres Pulau Morotai telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pemblokiran jalan serta Kepala Desa Sabatai dan Kepala Desa Sabala.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan dua anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam aksi tersebut.
Dedi menyebutkan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada dua anggota DPRD berinisial MR dan JB untuk dimintai keterangan.
“Untuk kedua oknum anggota DPRD tersebut, kami sudah membuat surat panggilan. Hari ini satu anggota DPRD berinisial MR sudah dimintai keterangannya, sementara satu anggota DPRD berinisial JB belum diperiksa karena belum memenuhi panggilan,” pungkasnya.(iki/red)
