DPRD Halbar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2023

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, menggelar Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Halbar Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Charles R Gustan dan didampingi Wakil Ketua I Joko Ahadi dan Wakil Ketua II Riswan Hi Kadam itu digelar di ruang paripurna kantor DPRD Halbar, Senin sore (1/4/2024).

Bupati James Uang, dalam penyampaiannya mengatakan Halbar memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen pada Tahun 2022, angka ini menurut James meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 1,44 persen.

Baca Juga:  FOSHAL: Cabut Izin Tambang PT ANP di Pulau Fau Halmahera Tengah

“Pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan di Tahun 2022 sebesar 18,41 juta rupiah per kapita pertahun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 17,48 juta rupiah perkapita,”kata James

James bilang terkait kemajuan di Halmahera Barat, dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mencapai 39,93 persen, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,11 persen.

“Dari kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 40,04 persen. ekonomi Halbar sampai pada tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha primer, kontribusi pada lapangan usaha industri pengolahan baru mencapai 4,08 persen,”ungkap james

Baca Juga:  Kejari Halbar Tahan Direktur CV Sentesa Utama, Dugaan Korupsi Proyek Talud

Menurut James Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 65,56 persen menjadi 66,20 persen, dengan demikian IPM Halmahera Barat Tahun 2022 berada pada kategori sedang (60=ipm<70).

Sementara untuk garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat, menurutnya, terus mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. Dimana pada Tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.379,108 perkapita dalam sebulan, atau tumbuh sebesar 5,69 persen dari Tahun 2021 yang sebesar Rp. 358.707 perkapita dalam 1 bulan. Akan tetapi, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat selalu lebih rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga:  Sekolah Swasta di Morotai Dapat Dana untuk Membangun, Cek Disini

“Opini BPK atas LKPD masih tetap bertahan WTP selama 4 Tahun berturut- turut. Dan berbagai inovasi juga terus dilakukan Pemerintah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi ini dikembangkan untuk kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan yang bermanfaat untuk kemajuan Daerah. Pada Tahun 2022, Halmahera Barat memperoleh skor indeks 38,83 poin dengan kategori inovatif,”tandasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.