MALUTTIMES – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Ujang Bagindo mengaku telah memberikan bantuan anggaran kesejumlah sekolah swasta.
“Sejak tahun 2023-2024 anggaran bantuan DAK untuk sekolah swasta sudah ada. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun ini, tidak lagi fokus dibangun hanya sekolah tertentu, tetapi semua sekolah,” katanya kepada wartawan di Morotai, Maluku Utara, Selasa (2/4/2024).
Menurutnya, kebijakan pendidikan adalah kebijakan nasional sehingga pembangunan sarana dan perlengkapan sekolah semuanya harus merata, baik sekolah negeri maupun swasta.
“Tahun 2024 sekolah swasta yang mendapatkan anggaran yakni, SD Muhammadiyah Sangowo, SMP Muhammadiyah Wewemo dan SMP Muhammadiyah Gotalamo. Kemudian di Morotai Jaya itu ada SD GMIH Towara. Sedangkan tahun 2023 lalu ada sekolah swasta yang mendapatkan kucuran anggaran dari DAK Dikbud yaitu, SD Muhammadiyah Tanjung Saleh, SD Muhammadiyah Pangeo dan SD GMIH Cio Gerong,” ujarnya.
Ujang mengemukakan, anggaran yang diberikan berupa paket pembangunan baru. Kreteria sekolah yang mendapatkan anggaran adalah sekolah yang sudah terintegrasi dalam data nasional, dalam hal ini Dapodik.
“Jadi mereka punya kondisi sekolah itu disajikan dalam Dapodik, kemudian dievaluasi sekolah ini yang layak untuk dapat ataukah tidak. Kemudian dilihat dari jumlah siswa dan kondisi cadangan lahan tersedia untuk pengembangan sama kebutuhan,” terangnya.
Untuk sekolah yang statusnya negeri pada tahun ini hanya mendapatkan bantuan anggaran perbaikan bangunan.
“Jadi sekolah unggulan pada tahun ini kami masih fokus perbaikan, karena usianya pada level perawatan. Misalnya rehab ringan, tergantung dari kondisi sekolahnya,” kata Ujang.
Ujang mengungkapkan, anggaran tahun 2024 untuk fisik yang bersumber dari DAK sebesar Rp19 miliar lebih dan diprioritaskan untuk pembangunan sekolah baik status negeri maupun swasta. Sedangkan untuk non fisik pada tahun ini kurang lebih Rp14 miliar yang didalamnya terdapat dana BOS dan BOP.
“Dana BOP ini untuk sekolah negeri dan swasta didalamnya PAUD, SD dan SMP, itu kategori DAK non fisik yang tranfernya masuk langsung ke rekening sekolah. Tapi, itu sekolah yang dibawah Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
“Jadi totalnya anggarannya sekitar hampir Rp200 miliar. Rp70 miliar lebih itu untuk gaji pegawai,” sambung Ujang megakhiri.(iki/red)
