MALUTTIMES – Sejumlah petugas penyelenggara Pemilu 2024 (PPK, PPS dan KPPS) Kecamatan Morotai Selatan, Senin (12/2/2024) siang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Desa Darame, Pulau Morotai, Maluku Utara.
Mereka mempertanyakan biaya operasional atau honor Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sampai sekarang belum diterima.
“Sejak dilantik sebagai KPPS hingga saat ini kami belum tau berapa besaran biaya operasional. Kedatangan kami untuk mempertanyakan apakah anggaran itu melekat di KPU ataukah di PPK atau di PPS. Karena selama ini KPU tidak pernah menjelaskan besaran dari biaya operasional itu kepada kami,” kata Suwito Nou, seorang petugas PPS Desa Totodoku dalam tatap muka bersama Ketua KPU Morotai, Irwan Abbas.
Suwitno mewakili petugas lainnya mendesak agar biaya operasional tersebut segera di bayar, sebab pelaksanaan pencoblosan atau pungut hitung suara tinggal menghitung hari. Bahkan sebagian petugas mengancam akan mengundurkan diri.
“Tadi ada sebagian PPS dan KPPS bersikap mengundurkan diri jika biaya operasional tidak diberikan,” ucapnya.
Hal senada juga disoalkan oleh Ketua PPK Morotai Selatan, Ibrahim M. Saleh. Ia menyampaikan butuh kejelasan mengenai biaya operasional tersebut.
“Kami butuh kejelasan terkait masalah ini. Karena ada dua perbedaan pada saat Bimtek itu. KPU ketika membayar uang operasional itu tidak merata. Artinya pembayaran biaya operasional itu berbeda-beda. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan para anggota PPS dan KPPS,” ucapnya.
Dalam forum itu juga Ibrahim menepis kabar yang menyebut dirinya bakal pengunduran diri.
