MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Selasa (09/06/2026).
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Memperkuat Hubungan Kelembagaan serta Mendorong Penguatan Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” itu menjadi forum strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Iriyani Abd. Kadir, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Pulau Morotai.
Dalam sambutannya, Bupati Rusli Sibua menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara ke Kabupaten Pulau Morotai. Menurutnya, Ombudsman memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Pemda Pulau Morotai memandang Ombudsman bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih baik,” kata Rusli.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas komitmen dan pendampingan yang diberikan Ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Rusli menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan profesionalisme, integritas, disiplin, dan semangat melayani.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang mereka rasakan secara langsung. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemda Pulau Morotai dan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara berkomitmen memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan kerja sama dalam pengawasan pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Ombudsman berharap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2026 dapat meraih predikat sangat baik. Menanggapi hal itu, Bupati Rusli menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak semata-mata untuk mengejar penilaian, melainkan harus memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik,” pungkasnya.(iki/red)
