MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-9 secara berturut-turut yang diraih Pemkab Pulau Morotai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, di Kota Ternate, Kamis (04/06/2026).
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, hadir menerima LHP didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Morotai.
Sekda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan raihan opini WTP ke-9 secara beruntun menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan yang baik terhadap regulasi,” ujarnya.
Meski demikian, Umar menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Rusli Sibua atas kepemimpinannya, serta dukungan DPRD Pulau Morotai yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting yang mendorong perangkat daerah bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Bupati Rusli Sibua mengaku bersyukur atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemkab Pulau Morotai.
Namun, ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memastikan seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rusli.
Dengan raihan opini WTP sembilan kali berturut-turut, Pemkab Pulau Morotai dinilai berhasil menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi tersebut juga menjadi fondasi penting menuju pemerintahan yang semakin modern, profesional, berkelanjutan, dan dipercaya oleh masyarakat.(iki/red)
