MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, terus mematangkan persiapan pengoperasian layanan darurat 112 untuk mempercepat penanganan berbagai kondisi darurat yang terjadi di tengah masyarakat.
Persiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Darurat 112 yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulau Morotai, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten I Setda Pulau Morotai, Mauludin Wahab, yang mewakili Bupati Rusli Sibua, perwakilan Telkomsel, serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, Satpol PP, Basarnas, TNI, dan Polri.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Mauludin Wahab, disampaikan bahwa layanan darurat 112 bukan sekadar fasilitas komunikasi, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah melaporkan berbagai kejadian darurat, sehingga petugas dapat memberikan respons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Menurutnya, keberadaan layanan darurat 112 sangat penting bagi Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, mulai dari jarak antarpulau, keterbatasan akses komunikasi, hingga ancaman cuaca ekstrem.
Selain itu, Morotai juga menghadapi berbagai potensi kedaruratan, seperti kecelakaan laut, kekeringan, dan krisis air bersih yang membutuhkan penanganan cepat dari instansi terkait.
“Melalui layanan 112, masyarakat nantinya dapat melaporkan berbagai kejadian darurat, mulai dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan laut, kedaruratan medis, bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban umum, pohon tumbang, hingga gangguan kelistrikan yang membahayakan keselamatan,” katanya.
Layanan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melaporkan kondisi darurat di fasilitas umum, meminta bantuan penyelamatan dan evakuasi, serta melaporkan tindak kriminal dan kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.
Dengan adanya layanan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan jiwa maupun keamanan lingkungan.
Dalam kegiatan Bimtek tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai mekanisme penerimaan dan verifikasi laporan, koordinasi lintas instansi, pengerahan petugas, hingga pemantauan tindak lanjut penanganan keadaan darurat.
Materi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani sesuai prosedur, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pelayanan kedaruratan.
Pemda Pulau Morotai merencanakan peluncuran layanan darurat 112 pada acara penutupan Morotai Festival 2026.
Karena itu, kesiapan operator, infrastruktur komunikasi, serta koordinasi antarinstansi menjadi perhatian utama sebelum layanan tersebut resmi dioperasikan.
Melalui layanan darurat 112, Pemda Pulau Morotai berharap masyarakat dapat memperoleh akses pertolongan yang lebih cepat dan mudah, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kondisi darurat di wilayah kepulauan. (iki/red)
