MALUTTIMES – Unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara nyaris ricuh. Massa yang memaksa untuk menerobos gerbang kantor bupati dan membakar ban bekas dihadang oleh apar keamanan Satpol-PP.
Aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan Satpol-PP pun terjadi. Beruntung tidak berlangsung lama, saling dorong berhasil di lerai.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 11.30 WIT. Puluhan massa dari pengurus dan kader HMI cabang Pulau Morotai mendatangai kantor bupati, Rabu (8/5/2024).
Massa pengunjuk rasa meminta Pemda Pulau Morotai tidak mengabaikan para buruh, petani hingga nelayan di daerah tersebut.
“HMI telah melakukan advokasi dan kajian-kajian data lapangan. Yang kami kantongi, terdapat deretan potret ketidakadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat mulai dari buru, petani, hingga nelayan, tetapi masalah-masalah rakyat ini diabaikan oleh pemerintah daerah,” kata Afrizal Kharie, Ketua HMI cabang Pulau Morotai.
Afrizal mengatakan, jaminan untuk keselamatan buruh terkesan diabaikan. Begitu juga persoalan petani, seperti yang terjadi Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan.
Menurutnya, masyarakat transmigrasi di desa tersebut dibiarkan meminjam lahan kebun masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani untuk berkebun.
“Padahal jika di tinjau dari UUD NOmor 29 Tahun 2009 Tentang Transmigrasian, pasal 14 Negara telah menjamin sarana uhasa atau lahan produktif dengan status hak milik dengan pola uhasanya, namun amanat UU ini di hiraukan oleh disnakerstrans,” katanya.
Hal serupa terjadi di Desa Aha. Dimana jalan tani dan jembatan penghubung perkebunan beberapa desa rusak tapi dihiraukan. Padahal pemerintah desa pernah mengkoordinasikan masalah tersebut naum tak digubris.