MALUTTIMES – Bupati Halmahera Barat, James Uang memimpin rapat validasi data BPJS masyarakat bersama SKPD terkait, Jumat (4/8/2023). Data BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk didaftarkan ke Kementerian Sosial.
Dalam rapat itu, Bupati menginstruksikan kepada seluruh Camat segera memerintahkan para kelapa desa dan operator desa untuk mengupdate data masyarakatnya di masing-masing desa.
Bupati menyampaikan, penanganan BPJS masyarakat Halmahera Barat (Halbar) dianggarkan sebanyak Rp15 miliar di APBD dengan jumlah jiwa sebanyak 30.361.
Menurutnya, jumlah jiwa tersebut di Halbar masih memiliki ruang untuk diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Jadi misalnya kita serahkan 8.000 jiwa yang sekarang, kan pusat tangani 71.000 jiwa yang masuk BPJS pusat. Nah, masih ada ruang untuk kita serahkan ke Kementerian Sosial,” ujarnya.
Dikatakan, dengan adanya program BPJS ini bisa mengurangi beban APBD senilai Rp15 miliar itu jika seluruh data masyarakat Halbar telah terupdate.
“Maka kepada seluruh camat agar perintahkan seluruh kepala desa dan operator desa untuk segera memverifikasi data. Mana yang sudah mati (meninggal dunia), kemudian ada yang sudah jadi PNS, Polisi tapi namanya tercatat karena data tidak pernah diupdate dari dulu,” terangnya.
Bupati menegaskan, apabila data masyarakat tidak diinput dalam pendataan BPJS gegara persoalan beda politik di pemilihan kepala desa maka, kepala desa bersangkutan akan dikenakan sanksi.
“Segera mengupdate data ulang supaya mendapatkan data by name, by addres yang akurat, torang (kita) serahkan ke Kementerian Sosial,” pintanya.(mg01/red)
