Kanwil DJPb Maluku Utara Gelar Torang Pe APBD Edisi Maret 2023

MALUTTIMES – Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan briefing “Torang Pe APBD” Edisi Maret 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring di chanel youtube Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, di Ternate, Jumat (17/3/2023).

Perwakilan dari Kanwil DJPb Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab menjelaskan mendekati akhir Kuartal I 2023, harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Resiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.

Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat.

Baca Juga:  Bupati Aliong Mus Pimpin Upacara HUT ke-11 Kabupaten Pulau Taliabu

Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.

“Sebagai senjata utama yang strategis guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional,
kinerja APBN tentunya perlu terus ditingkatkan. Kinerja baik APBN di tahun 2022 perlu terus berlanjut hingga tahun 2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp541,4 Miliar atau 15,84% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp1.947,66 Miliar atau 11,53% dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp1.406,26 Miliar (10,44% dari pagu),” jelas Mujab.

Baca Juga:  Tauhid Soleman Salurkan Zakat ke Baznas Kota Ternate

“Kinerja pendapatan Wilayah Maluku Utara sampai dengan 28 Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp216,87 Miliar atau 66,83% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp244,11 Miliar atau 167,61% (yoy),” kata Mujab.

“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Februari 2023 untuk Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp33,29 miliar atau 8,41% (yoy). Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp54,89 miliar atau 48,54% dan Rp11,55 miliar atau 5,78% (yoy). Adapun Belanja TKDD sampai dengan Februari 2023 mengalami penurunan sebesar Rp98,27 miliar atau 6,11% (yoy). Penurunan ini didorong oleh adanya penurunan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp401,21 Miliar atau 28,38% (yoy),” sambung Mujab.

Baca Juga:  JUJUR Optimis Menang Telak Di Pilkada 2024

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Februari 2023 adalah sebesar Rp1.552,82 Miliar (12,17% dari pagu), belanja daerah Rp644,14 Miliar (4,78% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp345,65 Miliar. Sehingga, Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.243,33 Miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.