MALUTTIMES – Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) sembako di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara terus bergulir. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar meminta keterangan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad terkait proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program bansos yang bersumber dari APBD 2023 dan 2024.
Keduanya menjalani pemeriksaan pada hari yang sama, Kamis (12/11/2026). Wakil Bupati Djufri Muhamad lebih dahulu dimintai keterangan sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIT dengan menjawab sekitar 36 pertanyaan.
Sementara Bupati James Uang diperiksa sejak pukul 14.30 hingga 19.00 WIT. Ia mengaku menjawab lebih dari 30 pertanyaan yang diajukan penyidik.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan, tetapi juga menelusuri proses perencanaan dan penganggaran program, termasuk pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), fungsi pengawasan kepala daerah, serta sejauh mana pimpinan daerah mengetahui pelaksanaan program bansos tersebut.
Usai menjalani pemeriksaan, Bupati James Uang menjelaskan bahwa bantuan sembako yang menjadi objek penyidikan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah bertajuk Halmahera Barat Sejahtera.
Menurutnya, program tersebut merupakan satu dari tujuh program prioritas yang dijalankan bersama Wakil Bupati Djufri Muhamad. Program itu bertujuan membantu masyarakat melalui berbagai sektor, di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
James mengungkapkan, bantuan sembako tersebut diperuntukkan bagi dua kelompok masyarakat, yakni umat Kristen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta umat Muslim pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Adapun data calon penerima bantuan, kata dia, diusulkan oleh masing-masing kepala desa melalui Dinas Sosial yang selanjutnya menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, kehadirannya memenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk sikap kooperatif sekaligus kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang penganggaran bansos dalam APBD 2023 dan 2024.
“Saya hadir, saya menjelaskan biar ini terang benderang dari sisi konstruksi permasalahan kenapa bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program tersebut, James tidak menampik kemungkinan adanya kekeliruan dalam aspek prosedur maupun administrasi. Namun, menurutnya, dalam penanganan perkara dugaan korupsi, aspek kerugian keuangan negara perlu menjadi perhatian utama.
Ia menyebut, hingga pemeriksaan berlangsung, belum terdapat penghitungan resmi mengenai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
James juga menyayangkan berkembangnya informasi yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan korupsi senilai Rp6 miliar.
Ia menegaskan, angka tersebut merupakan total anggaran program bansos dan tidak serta-merta dapat disamakan dengan nilai kerugian negara.
“Ini kan opini-opini liar yang coba dibangun di luar. Angka Rp6 miliar itu merupakan total anggaran program bansos yang bukan berarti seluruhnya menjadi kerugian negara. Karena itu jangan membangun opini sebelum ada hasil perhitungan resmi,” katanya.
Di sisi lain, James mengapresiasi langkah penyidik Kejari Halbar yang dinilainya telah bekerja secara profesional dan independen dalam menangani perkara tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Sementara itu, Wakil Bupati Djufri Muhamad menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan apa yang diketahui. Ia menegaskan tidak ingin memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berada di luar pengetahuan maupun keterlibatannya.
Djufri menjelaskan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil bupati, terutama dalam membantu bupati menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga memberikan penjelasan sebatas pengetahuannya mengenai proses perencanaan dan penganggaran program bantuan sosial di Dinas Sosial, termasuk pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Djufri menyatakan tidak menutup kemungkinan kembali memenuhi panggilan penyidik apabila masih terdapat hal-hal yang perlu didalami dalam proses penyidikan perkara tersebut.(all/red)
