MALUTTIMES – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kamis (12/11/2026).
Harmonisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pala, Ternate, tersebut mencakup lima Ranperda, yakni tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat.
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, mengatakan harmonisasi tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi daerah mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah adat, serta menciptakan kepastian hukum.
Menurutnya, harmonisasi juga diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik pertanahan, memberikan pengakuan terhadap eksistensi, hak, kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat.
Selain itu, penyusunan regulasi yang berkualitas diharapkan mampu memperkuat tata kelola investasi daerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Topan.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, saat membuka rapat menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Menurutnya, harmonisasi diperlukan untuk memastikan Ranperda memenuhi persyaratan formil maupun materiil, sekaligus mencegah adanya substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga syarat materiil. Dalam proses ini, Kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan Ranperda yang telah disusun, tetapi memberikan masukan dan arahan agar regulasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tegas Mia.
Dalam pemaparan hasil harmonisasi, tim juga menemukan sejumlah ketentuan dalam rancangan regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi yang masih mengadopsi rumusan dari peraturan perundang-undangan lainnya.
Beberapa rumusan pasal dinilai perlu disederhanakan agar memiliki kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, serta lebih mudah dipahami dan diterapkan.
Sementara itu, perwakilan pemrakarsa sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Timur, Sodiq Efendi, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Malut atas pelaksanaan harmonisasi terhadap lima Ranperda yang diajukan DPRD Haltim.
Ia menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan bagian penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memiliki kepastian hukum.
Sodiq juga menyatakan pihaknya menerima berbagai catatan dan masukan yang disampaikan tim harmonisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyempurnaan draf Ranperda.
“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur guna memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti.
Dengan demikian, draf bersih lima Ranperda tersebut dapat segera diselesaikan untuk memasuki tahapan finalisasi.(dan/red)
