MALUTTIMES – Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar), Djufri Muhammad, Kamis (12/11/2026) memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, Maluku Utara untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Tahun Anggaran 2023-2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat yang nilainya ditaksir mencapai Rp6 miliar.
Dalam pemeriksaan tersebut, Djufri mengaku dicecar sekitar 36 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Wakil Bupati, terutama menyangkut fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran bantuan sosial.
Usai menjalani pemeriksaan, Djufri mengungkapkan bahwa proses klarifikasi berlangsung selama kurang lebih enam jam, mulai pukul 11.00 hingga 17.30 WIT, di ruang penyidik lantai dua Kantor Kejari Halbar.
“Iya, barusan saya dipanggil oleh penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2023-2024. Ada kurang lebih 36 pertanyaan dari penyidik,” ungkap Djufri kepada awak media.
Ia menjelaskan, sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Bupati dalam membantu Bupati, khususnya pada aspek pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
“Sebanyak 36 pertanyaan itu berkaitan dengan tugas saya selaku Wakil Bupati, dalam kapasitas sebagai pembantu Bupati di bidang pengawasan. Kemudian, penyidik juga menanyakan sejauh mana saya mengetahui perencanaan dan penganggaran bantuan sosial tersebut,” jelasnya.
Selain itu, penyidik juga menggali informasi mengenai ada atau tidaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana bansos Tahun Anggaran 2023-2024.
Materi pemeriksaan turut menyentuh proses pembahasan dan persetujuan DPRD terhadap anggaran bantuan sosial pada periode tersebut.
Djufri mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya. Namun, terhadap sejumlah pertanyaan yang bersifat spesifik dan berada di luar keterlibatannya, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung.
“Semua pertanyaan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Ada juga pertanyaan yang sifatnya spesifik dan saya jawab bahwa saya tidak terlibat. Mungkin penyidik membutuhkan informasi atau keterangan tambahan dari saya sebagai Wakil Bupati, sehingga meminta saya menghadiri panggilan hari ini,” tandasnya.
Pemeriksaan terhadap orang nomor dua di Pemkab Halbar ini menjadi bagian dari upaya Kejari Halbar dalam mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023-2024.
Hingga berita ini diterbitkan, penyidik masih melakukan pemeriksaan serupa terhadap Bupati Halbar, James Uang, sehingga insan pers belum mendapat keterangan lebih lanjut dari pihak Kejari Halbar mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penanganan perkara tersebut.(all/red)
