MALUTTIMES – Bupati Halmahera Barat, James Uang, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Rabu (11/11/2026) meninjau langsung pekerjaan pembangunan ruas jalan Matui–Tataleka yang dibiayai melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memangkas waktu tempuh masyarakat Halmahera Barat menuju Ibu Kota Provinsi Maluku Utara maupun sebaliknya.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana. Pasalnya, ruas Matui–Tataleka memiliki peran penting dalam membuka akses transportasi alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat.
Selama ini, perjalanan masyarakat menuju Ibu Kota Provinsi Maluku Utara masih harus melewati jalur Gunung Manyasal yang memiliki tantangan tersendiri.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengatakan penyelesaian pembangunan ruas jalan tersebut akan memberikan perubahan signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas orang dan barang antardaerah.
“Kalau ruas jalan ini sudah selesai dikerjakan, masyarakat yang bepergian menuju Ibu Kota Provinsi maupun sebaliknya tidak lagi harus melewati Gunung Manyasal. Ini tentu menjadi kemudahan sekaligus membuka akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” ungkap James.
Selain memantau pekerjaan fisik, dalam kunjungan tersebut James juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya para pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan.
Dialog secara langsung dilakukan untuk membangun kesepahaman terkait tanaman tumbuh milik warga yang terkena dampak pekerjaan pelebaran jalan.
Tidak hanya itu, Bupati dua periode tersebut juga membahas rencana relokasi terhadap empat rumah warga di kawasan Ulo Gunung yang berada pada area terdampak kebutuhan pelebaran jalan.
Pemerintah daerah, kata James, berupaya mengedepankan komunikasi dan pendekatan kekeluargaan agar proses penanganan dampak pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan ini berjalan lancar, tetapi kepentingan masyarakat juga harus diperhatikan. Karena itu, kami berbicara langsung dengan pemilik lahan dan warga yang terdampak, sehingga persoalan tanaman tumbuh maupun empat rumah yang harus direlokasi dapat dibicarakan secara baik-baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, pembangunan ruas jalan Matui–Tataleka juga memiliki keterkaitan strategis dengan rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Matui.
Menurut James, secara geografis Pelabuhan Matui memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menunjang distribusi logistik, memperlancar arus barang, sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Halmahera Barat.
“Pelabuhan Matui memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Ke depan, kawasan ini berpotensi dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas. Karena itu, pembangunan akses jalan Matui–Tataleka menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas dan mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Halmahera Barat,” tutup James Uang.(all/red)
