MALUTTIMES – Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai merespons pemberitaan sejumlah media yang menyebut adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernilai miliaran rupiah yang berkaitan dengan dugaan kegiatan fiktif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menegaskan bahwa tidak seluruh temuan BPK berkaitan dengan kegiatan fiktif.
“Tidak seluruh temuan BPK berkaitan dengan dugaan kegiatan fiktif. Sebagian temuan disebabkan ketidaklengkapan administrasi dan bukti pendukung, seperti dokumentasi kegiatan yang tidak tersedia meskipun kuitansi telah ada,” kata Muhammad Umar Ali.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Inspektorat akan terus memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya persoalan serupa pada pemeriksaan berikutnya.
Ia juga mengingatkan agar pemberitaan terkait temuan BPK dilakukan berdasarkan hasil konfirmasi dengan instansi terkait. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Umar mencontohkan salah satu temuan sekitar Rp4 juta pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang disebut telah diselesaikan. Sementara temuan di lingkungan Inspektorat, kata dia, berkaitan dengan tidak tersedianya bukti dokumentasi berupa foto kegiatan, bukan mengenai kegiatan fiktif.
“Kalau membuat berita harus dikonfirmasi agar jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menargetkan seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025 dapat segera diselesaikan.
Selain penyelesaian rekomendasi, Inspektorat juga mendorong perbaikan administrasi serta sistem pengelolaan keuangan daerah agar temuan serupa tidak kembali terjadi dalam pemeriksaan berikutnya.(iki/red)
