MALUTTIMES – Aliansi Persatuan Rakyat Ibu (API) menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dalam menangani krisis air bersih yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Ibu Selatan.
Tokoh pemuda Halmahera Barat sekaligus Koordinator API, Kapten Fai, menilai krisis air bersih yang dialami masyarakat menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, persoalan air bersih di sejumlah wilayah Kecamatan Ibu Selatan bukan merupakan masalah baru. Warga, kata dia, telah bertahun-tahun bertahan di tengah keterbatasan akses terhadap sumber air bersih.
“Persoalan ini bukan baru terjadi. Masyarakat sudah cukup lama bertahan dalam kondisi krisis air bersih,” ujar Kapten Fai.
Ia menegaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi nyata atas persoalan tersebut.
Kapten Fai meminta pemerintah daerah tidak hanya mengambil langkah penanganan sementara, tetapi menyiapkan program jangka panjang dengan membangun atau menyediakan sumber air bersih yang dapat menjangkau setiap permukiman masyarakat.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar dan sumber kehidupan masyarakat. Dinas terkait harus lebih responsif dan tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa penanganan serius,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Dinas PUPR dan PDAM Halbar agar tidak hanya bekerja dari balik meja dengan alasan persoalan administrasi. Menurutnya, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan program dan anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat.
“Jangan hanya berdiam diri di kantor dan terkesan menutup mata dengan alasan administrasi. Pemerintah harus turun ke lapangan dan menunjukkan tanggung jawab terhadap kondisi yang dialami masyarakat,” katanya.
Kapten Fai juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran Dinas PUPR maupun PDAM apabila tidak memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai anggaran Dinas PUPR dan PDAM hanya digunakan untuk kepentingan formalitas dan tidak berdampak bagi masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah alokasi anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan dasar mereka,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya masyarakat masih dapat mengandalkan air hujan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kondisi kemarau panjang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Bahkan, lanjutnya, masyarakat di sejumlah desa terpaksa menyeberang atau menempuh perjalanan sekitar 1 hingga 2 kilometer menuju desa tetangga untuk mengambil air bersih.
“Warga harus menempuh jarak 1 sampai 2 kilometer ke desa tetangga untuk mengambil air bersih. Mereka menggunakan mobil maupun sepeda motor yang disiapkan secara swadaya oleh masyarakat di masing-masing desa,” ungkapnya.
Menurut Kapten Fai, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya solusi jangka panjang dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan sumber mata air maupun tempat penampungan air bersih bagi masyarakat.
Karena itu, API mendorong Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi krisis air bersih di tengah kemarau panjang.
API menegaskan, jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk tekanan terhadap Pemkab Halbar.
“Jika tidak ada ketegasan dan penanganan jangka panjang, ke depan API akan melakukan blokade jalan serta aksi unjuk rasa dengan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” tegas Kapten Fai.(all/red)
