MALUTTIMES – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Dinas PUPR Haltim, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menyerap masukan masyarakat terkait pembangunan dan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Halmahera Timur.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIT itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk insan pers di Kabupaten Halmahera Timur.
Forum tersebut menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan untuk menyelaraskan program kerja Dinas PUPR dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Timur, Iswan Hi. Ma’bud, S.Hut., mengatakan keterlibatan masyarakat dan insan pers sangat penting dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak akan maksimal tanpa adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan secara konstruktif.
“Kami menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Halmahera Timur membutuhkan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima masukan demi perbaikan dan pembenahan mutu pelayanan Dinas PUPR ke depan,” ujar Iswan.
Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang terus dikedepankan Dinas PUPR Haltim dalam melaksanakan setiap program, baik pembangunan fisik maupun pelayanan administratif.
Pihaknya berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penataan ruang, hingga penyediaan sarana dan prasarana publik dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Iswan juga menilai keterlibatan insan pers memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi kontrol sosial. Media, kata dia, tidak hanya berperan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu jembatan dalam menyerap aspirasi warga, termasuk dari wilayah pelosok Halmahera Timur.
“Masukan dari teman-teman media tentu menjadi bagian penting dalam upaya kami melakukan evaluasi dan pembenahan pelayanan,” katanya.
Melalui forum tersebut, Dinas PUPR Haltim berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan catatan kritis yang disampaikan peserta sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Hasil FKP diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas PUPR Halmahera Timur secara berkelanjutan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(dan/red)
