MALUTTIMES – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pulau Morotai menegaskan komitmennya mendukung penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) melalui jalur hukum.
Ketua Fraksi PKS DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor, bahkan menyatakan pihaknya siap mendorong pengalihan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk mendukung pembiayaan bantuan atau advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.
“Saya kira sikap Fraksi PKS jelas, mendukung upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan TNI AU melalui jalur hukum. Masalah ini sudah menjadi persoalan klasik yang berlangsung puluhan tahun dan belum juga terselesaikan,” kata Suhari, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, Fraksi PKS akan mendorong agar pembiayaan untuk bantuan maupun advokasi hukum dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2027.
Suhari menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pemangkasan seluruh belanja, tetapi diarahkan pada pengurangan anggaran untuk kegiatan yang dinilai kurang prioritas dan tidak tepat sasaran.
“Efisiensi itu dalam rangka mengurangi pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, perjalanan dinas atau rapat yang tidak terlalu penting, itu yang bisa diefisiensi,” ujarnya.
Ia berharap seluruh anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai memiliki pandangan yang sama untuk mengalokasikan anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas guna mendukung proses hukum penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU.
“Jika ada perjalanan dinas ke Jakarta atau ke tempat lain yang tidak terlalu penting, anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU,” pungkasnya.(iki/red)
