MALUTTIMES – Puluhan massa yang tergabung para kepala desa se-Kecamatan Jailolo bersama organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jailolo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar segera membayar Penghasilan Tetap (Siltap) pemerintah desa yang hingga saat ini belum terbayarkan selama empat bulan oleh bagian keuangan daerah.
Massa aksi kemudian difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Bupati Halbar, James Uang serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Chuzaema Djauhar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GMNI Halbar, Cristian Sopacua, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran daerah pada periode Kepala BKAD sebelumnya yang dinilai menjadi penyebab ketimpangan keuangan daerah saat ini.
“Ketimpangan pengelolaan keuangan daerah oleh kaban sebelumnya menjadi titik krisis keuangan daerah. Olehnya itu, kami berharap kepala BKAD yang baru dapat membenahi secara bijak agar hak-hak pemerintah desa bisa terbayarkan dengan lancar,” tegas Cristian, yang akrab disapa Kres.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya guna mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami menguji eksistensi APH untuk menyelidiki proses pengelolaan keuangan daerah oleh kepala BKAD sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, Cristian berharap Kepala BKAD yang baru, Chuzaema Djauhar, dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjadi pilar dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga distribusi anggaran dapat berjalan secara adil dan transparan.
“Kami berharap kepala BKAD yang sekarang bisa menjadi pilar ekonomi daerah yang baik, sehingga pendistribusian keuangan tidak berdasarkan kedekatan, melainkan pada kebutuhan yang objektif,” tandasnya.(all/red)
