MALUTTIMES – Ketua DPD KNPI Halmahera Barat, Ismail H. Buamona, mengingatkan agar polemik proyek panas bumi (geotermal) di Talaga Rano tidak dibiarkan berlarut-larut hingga memicu konflik sosial, terutama yang mengarah pada sentimen antar suku.
Menurut Ismail, perbedaan pandangan yang berkembang saat ini harus segera dicarikan jalan keluar melalui ruang dialog yang terbuka dan berkeadilan. Jika tidak, persoalan tersebut dikhawatirkan bergeser dari isu kebijakan menjadi konflik identitas.
“Kalau perbedaan ini terus dibiarkan tanpa ruang penyelesaian, ia bisa bergeser dari persoalan kebijakan menjadi konflik identitas berbasis suku. Itu yang harus dicegah sejak awal,” tegas Ismail, Sabtu (26/4/2026).
Ia menilai dinamika yang terjadi kini tidak lagi sekadar pertukaran pendapat, namun mulai diwarnai narasi sepihak yang saling menegasikan dan berpotensi memperkuat ketegangan di tengah masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya pro dan kontra, tapi absennya ruang dialog yang jujur. Ketika komunikasi buntu, yang muncul adalah asumsi, kecurigaan, dan saling klaim kebenaran,” ujarnya.
Ismail menegaskan KNPI tidak berada pada posisi membenarkan salah satu pihak, melainkan memastikan perbedaan pendapat tetap berada dalam koridor sehat dan tidak merusak kohesi sosial, termasuk menyikapi penolakan dari masyarakat adat Suku Wayoli.
“Semua pihak punya hak menyampaikan sikap. Tapi ketika masing-masing merasa paling benar tanpa ruang klarifikasi dan dialog, konflik hanya tinggal menunggu waktu,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa memaksakan kehendak maupun mengabaikan aspirasi masyarakat sama-sama berisiko memperbesar krisis kepercayaan publik.
“Kalau partisipasi tidak dibuka secara adil, maka penolakan akan terus mengeras. Sebaliknya, kalau komunikasi tidak dijaga, kesalahpahaman akan terus melebar,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, KNPI Halbar mendesak agar dialog terbuka segera difasilitasi secara serius, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, dialog harus melibatkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, masyarakat adat, serta elemen independen agar prosesnya kredibel dan setara.
“Dialog harus jelas arah dan hasilnya, bukan hanya mendengar, tapi menyelesaikan. Semua data harus dibuka, semua pihak diberi ruang yang sama, dan tidak boleh ada tekanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa langkah nyata seperti itu, polemik proyek geotermal Talaga Rano berpotensi terus berulang dan semakin sulit dikendalikan.
“Jangan tunggu konflik terjadi baru kita bicara penyelesaian. Pencegahan itu dimulai dari membuka dialog yang jujur dan berimbang sejak sekarang,” ujarnya.
Ismail menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga stabilitas sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Jangan biarkan isu ini melebar jadi konflik sosial, apalagi antar suku. Halmahera Barat harus tetap aman, dan itu hanya bisa dijaga kalau semua pihak mau duduk bersama dan bicara secara terbuka,” tutupnya.(all/red)
