MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai bersama BPJS Kesehatan Cabang Kota Ternate menggelar rapat koordinasi tentang Implementasi Strategi Penguatan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal dan Tingkat Keaktifan Peserta Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025. Rakor berlangsung di aula kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (14/04/2025).
Dihadiri Wakil Bupati Morotai, Rio Cristian Pawane, Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Ternate, Meryta Rondonuwu, Ketua DPRD Morotai, Muhamad Risky, Sekda, M. Umar Ali dan sejumlah pimpinan OPD.
Wakil Bupati Morotai, Rio Cristian Pawane mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengapresiasi BPJS kesehatan yang telah menggagas forum ini sebagai wadah untuk menyamakan presepsi, memperkuat kolaborasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional daerah.
Lanjutnya, implementasi JKN-KIS telah memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu.
“Namun kita juga menyadari bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi secara bersama. Saya berharap melalui forum ini terbangun dialog yang konsttuktif antara pihak BPJS, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Ternate, dr. Meryta Rondonuwu berujar, peserta yang sudah terdaftar di jaminan kesehatan untuk Kabupaten Pulau Morotai sudah seratus persen, hanya saja yang aktif masih berada diposisi 87,8 persen, atau sekitar 10 persen lebih yang tidak aktif.
“Jadi yang tidak aktif ini karena ada yang menunggak. Jadi yang mandiri tidak membayar iuran dan ada yang dinonaktifkan oleh kementerian sosial karena peralihan misalnya, daru swasta ke PNS atau sudah meninggal dan belum terlapor, yang 80 persen itu sudan semua baik yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah baik PNS, Swasta dan bagi mereka yang membayar iuran,” ungkapnya.
Kabupaten Pulau Morotai sendiri adalah kabupaten di Maluku Utara yang sudah UHC prioritas. Karena tingkat keaktifannya diatas rata-rata nasional.
“Kalau di provinsi Maluku Utara ada lima kabupaten kota yakni Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Kota Tidore termasuk Kabupaten Pulau Morotai,” terangnya.(iki/red)
