MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menanggapi kabar yang menyebut ada anggaran sebesar Rp2 miliar KPU untuk kegiatan debat kandidat calon bupati tahun 2024. Melalui Asisten I Pemda Pulau Morotai, Muchlis Baay menyatakan bahwa item anggaran yang diusul untuk debat calon bupati telah dihapus.
“Waktu pembahasan anggaran dengan KPU, saya sudah sampaikan bahwa jika menggunakan media TV pada saat debat calon bupati, itu tidak dimungkinkan. Sehingga kita sepakat harus dicoret anggaran media TV dan akhirnya tidak ada anggaran media TV,” ungkap Muchlis Baay, Selasa (23/7/2024).
Muchlis menyampaikan, alasan penghapusan item anggaran tersebut karena dinilai tidak tepat. Pasalnya, Pilkada 2024 dilakukan secara serentak di 514 kabupaten/kota ditambah dengan 34 provinsi pada waktu dan jam yang sama. Hal tersebut tidak berimbang dengan jumlah media TV yang ada.
“KPU mau memakai media tv pada saat debat calon bupati itu, tapi bagi pemda itu tidak dimungkinkan. Kan tidak mungkin debat Pemilu di jam 12 atau debat Pemilu di jam 4 sore, makanya waktu itu dari segi logika pemanfaatan itu agak susah,” ujarnya.
Menurut dia, apabila KPU berkeinginan menggunakan jasa media TV untuk debat kandidat, harus membuat usulan kembali ke Pemda dalam bentuk proposal.
“Karena Pemda kemarin alokasi anggaran ke penyelenggara itu sesuai dengan kebutuhan daerah, dan anggaran ke KPU itu sudah dianggap pas oleh Pemda,” ucapnya.
Anggaran untuk KPU sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Kalau pun ada perubahan KPU harus punya dasar, dalam artian dasar regulasi untuk perubahan. Jadi kalau pun KPU mau menggunakan media TV pada saat debat calon bupati harus ada punya dasar, karena itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau tidak ada dasar itu tidak bisa, karena itu sudah ada kesepakatan awal antara Pemda dengan KPU,” tandasnya.(iki/red)
