MALUTTIMES – Front bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (4/8/2023).
Puluhan massa itu melangsungkan aksi di tiga titik yakni, kantor DPRD, kantor Bupati dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Halmahera Barat.
Mereka mendesak Bupati James Uang dan Inspektorat untuk mengusut dugaan pungli yang terjadi di Dinas Dukcapil daerah tersebut.
Koordinator Aksi Demitrius Ludu dalam orasinya menyampaikan dugaan adanya pungli sebesar Rp800 ribu rupiah di Dinas Dukcapil kepada masyarakat yang melakukan pengurusan e-KTP, KK, Akta Kelahiran.
“Terkait pemberitahuan masyarakat, atau keluhan masyarakat, khusus pungli seakan sudah mendarah daging di Capil Halbar. Pungli tersebut beraneka dari ribuan rupiah sampai ratusan rupiah dalam pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain,” kata Demitrius.
Menurut dia, hal tersebut bertolak belakang dengan asas UU No. 24 Tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembebasan biaya administrasi.
Selain itu, Demitrius juga menyoroti tentang sistem pelayanan Dinas Dukcapil.
“Tentunya bukan hanya praktek pemungutan liar, sudah betul ini adalah rahasia umum soal tidak optimal pelayanan dan tindakan arogansi. Acu tak acu pegawai capil dan kepala Dinas yang jarang ke kantor tanpa ada penjelasan yang jelas, yang menjadi bukti kongkrit kami soal keteledoran pegawai dukcapil,” katanya.
“Maka dari itulah, LMND Jailolo dan DPC GMNI Halbar menegaskan agar unsur Pimpinan Daerah dan Inspektorant Halmahera Barat mengefisiensikan kinerja Dukcapil Halmahera Barat, guna menjalankan sesuai dengan fungsi dan tanggujawabnya yang ideal adanya. Karena masyarakat Halmahera Barat dibuat resah dengan adanya pungli dan kurangnya optimalisasi pelayanan Dukcapil,” pinta Demitrius.(mg01/red)
