DPRD Haltim Desak Pemkab Hentikan Sementara Proyek PT FHT, AMDAL Belum Ditetapkan

MALUTTIMES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Idrus E. Maneke, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menghentikan sementara aktivitas pembangunan perluasan kawasan PT Feni Halmahera Timur (FHT).

Desakan tersebut menyusul adanya dugaan aktivitas konstruksi fisik yang telah berjalan, sementara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk penambahan kawasan perusahaan tersebut belum ditetapkan secara resmi.

Idrus mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, proses penyusunan AMDAL untuk perluasan kawasan tersebut baru sampai pada tahap pembahasan dan konsultasi publik. Namun, hingga kini belum ada pengesahan atau penetapan dokumen lingkungan tersebut.

“Ternyata proses AMDAL untuk penambahan kawasan yang saat ini sedang dibangun memang sudah dibahas, tetapi belum ditetapkan. PT Feni Halmahera Timur nakal juga, seharusnya mereka menunggu sampai ada pengesahan atau penetapan AMDAL itu. Konsultasi publik memang sudah, namun informasinya sampai saat ini belum ada penetapan,” ujar Idrus kepada wartawan.

Menurutnya, persoalan dokumen lingkungan tersebut juga menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan yang disampaikan Aliansi Pemuda Buli.

Ia menilai, aktivitas pembangunan yang dilakukan perusahaan perlu mendapat perhatian serius, mengingat lokasi proyek berada dekat dengan permukiman warga dan fasilitas pendidikan.

“Ini keliru dari pihak Feni. Masa AMDAL belum selesai sudah membangun? Ini jelas bertentangan dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mendesak PT Feni menahan diri dan menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu penetapan AMDAL,” tegasnya.

Idrus juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui instansi teknis terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pembangunan tersebut.

Menurutnya, penghentian sementara proyek perlu dilakukan hingga seluruh proses dan persyaratan lingkungan dipenuhi. Terlebih, aktivitas pembangunan perusahaan tersebut mulai dikeluhkan karena diduga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah sekitar.

“Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus meninjau langsung dan menghentikan aktivitasnya sambil menunggu proses AMDAL disetujui. Sudah dikeluhkan bahwa siswa SLTP Satu Atap (Satap) mulai merasakan dampak dari aktivitas pembangunan Feni karena lokasinya yang dekat dengan fasilitas sekolah,” pungkas Idrus.(dan/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *