MALUTTIMES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai terus memperluas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sektor perikanan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemda Morotai saat ini membiayai jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 2.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tersebar di enam kecamatan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Kabupaten Pulau Morotai, Muksin Hi. Umar, mengatakan program perlindungan tersebut tidak hanya menyasar nelayan tangkap, tetapi juga mencakup nelayan budidaya serta pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan.
Menurutnya, seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) berpeluang mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Semua nelayan, baik nelayan tangkap maupun pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan, masuk dalam perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Intinya, mereka yang sudah memiliki Kartu KUSUKA akan kami masukkan dalam program jaminan tersebut,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Muksin menjelaskan, saat ini sekitar 2.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan mendapatkan pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemda Morotai. Sementara itu, sekitar 1.000 penerima lainnya memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, total masyarakat sektor perikanan di Kabupaten Pulau Morotai yang telah terakomodasi dalam program perlindungan tersebut mencapai sekitar 3.500 orang.
Perlindungan ini mencakup berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, mulai dari nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan hingga pedagang ikan di pasar.
Selain itu, Pemda Morotai juga berencana menambah kuota penerima manfaat sebanyak 500 orang melalui pembiayaan pemerintah daerah.
“Untuk penambahan 500 orang ini, kami akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Terkait persyaratan pendaftaran, masyarakat cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu KUSUKA. Selanjutnya, DKP akan melakukan verifikasi data melalui pemerintah desa untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria.
Melalui program tersebut, Pemda Morotai berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sektor perikanan. Dengan begitu, nelayan dan pelaku usaha perikanan memiliki perlindungan terhadap risiko pekerjaan serta dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih aman.(iki/red)
