MALUTTIMES – Pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menjadi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara.
Langkah tersebut diawali dengan pelaksanaan Entry Meeting yang melibatkan Inspektorat Daerah Halbar, jajaran RSUD Jailolo serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Halbar, Senin (31/8/2026).
Dalam agenda tersebut, Bupati Halbar James Uang diwakili Asisten III. Sementara dari pihak RSUD Jailolo, Direktur Sefnat Radjabaycolle bersama jajaran turut menghadiri pertemuan tersebut.
Informasi yang dihimpun MalutTimes.com, agenda pengawasan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan di lingkungan BLUD RSUD Jailolo.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, serta memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
Kepala Inspektorat Halbar, Feny Kiat, saat dikonfirmasi membenarkan adanya agenda Entry Meeting tersebut.
“Iya Adik, kemarin siang (Senin, red) ada agenda Entry Meeting. Tim BPK yang hadir itu ketua tim dan anggota. Yang mewakili Pak Bupati, Pak Asisten III. Saya juga hadir bersama Direktur RSUD dan jajaran,” ungkap Feny.
Namun, Feny belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh mengenai materi maupun hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, hasil Entry Meeting terlebih dahulu akan dilaporkan kepada Bupati Halbar sebelum disampaikan kepada publik.
“Nanti besok saya kasih rilisnya. Tadi maksud saya cuma mau laporkan dulu ke Pak Bupati, cuma belum sempat karena beliau sedang jemput tamu,” ujarnya.
Terpisah, Direktur RSUD Jailolo, Sefnat Radjabaycolle, membenarkan dirinya bersama jajaran menghadiri agenda tersebut.
Sefnat yang baru menjabat sebagai Direktur RSUD Jailolo menggantikan pejabat sebelumnya mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Belum bisa dikomentari, karena tim masih bekerja,” singkat Sefnat.
Agenda pemeriksaan tersebut mendapat perhatian dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halbar.
Ketua Cabang Caretaker GMNI Halbar, Cristian Loudrik, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran RSUD Jailolo.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung pihak BPKP untuk melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan pada RSUD Halbar,” tegas Cristian.
Meski mendukung proses pemeriksaan, GMNI meminta Inspektorat Halbar tidak menutup informasi mengenai agenda dan hasil pembahasan Entry Meeting tersebut.
“Jika agenda tersebut dalam rangka melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan pada RSUD Jailolo, kami mendesak Inspektorat Halbar untuk membuka ke publik. Jangan menyembunyikannya dari publik,” tegasnya.
Cristian juga mengajak organisasi kepemudaan, kelompok mahasiswa dan masyarakat Halbar ikut mengawal proses pemeriksaan yang dilakukan tim BPKP Perwakilan Maluku Utara.
“Saya mengajak seluruh OKP Cipayung dan masyarakat Halbar untuk terus mengawal agenda BPK Perwakilan Maluku Utara ini,” tandasnya.(all/red)
