MALUTTIMES – Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali mengapresiasi kegiatan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Tsunami Drill yang di gelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Kamis (25/5/2023).
Pj Bupati Muhammad Umar Ali melalui Sekda Pulau Morotai, F. Revi Dara menyampaikan, dari sisi letak geografis Morotai memiliki resiko bencana. Untuk itu kegiatan yang diadakan hari ini sebagai bekal masyarakat dalam memahami cara memitigasi dan meminalisir resiko jika terjadi bencana.
“Dua bulan lalu di jakarta, kami mengikuti rapat kordinasi penanggulangan bencana dalam rangka penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana. Bapak presiden sempat menyampaikan bahwa, apa yang ditakutin oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang. Tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti oleh semua negara adalah perubahan iklim dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis,” kata Revi meneruskan sambutan Pj Bupati.
Lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk memperkuat sistem peringatan dini, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan mengantipasi terjadinya bencana.
“Kita ketahui, masih ada masyarakat morotai yang memilih bermukim di areal rawan longsor dan rawan abrasi. Hal ini tidak lepas dari karakteristik dan mayoritas penduduk kita yang mayoritas adalah petani dan nelayan. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pemahaman tentang sikap apa yang harus kita persiapkan di tengah ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, Negara Indonesia dilalui dua lempeng aktif dan berada pada zona khatulistiwa beriklim tropis. Khusus Kabupaten Pulau Morotai memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
“Untuk itu, kami menghimbau agar pelatihan ini dapat diikut dengan seksama. Sehinga kita semua punya pengetahuan yang baik, guna dapat menjadi bekal pribadi dan dapat meneruskan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Berusaha Iklim Kementerian KKP, Fegi Nurhabni berujar, cara memilih lokasi kriteria prioritas terutama yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami dan gempa bumi.
“Jadi kita sudah menetapkan begitu kita tinggal melihat, mana yang paling rentan, memang memang kabupaten/ kota banyak pesisir. Tapi kan kami harus memilih juga mana yang prioritas, dan tahun ini kita pilih Kabupaten Morotai, karena dianggap rawan bencana,” tuturnya.(iki/red)
