MALUTTIMES – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara menyoroti serius polemik tata kelola keuangan dan krisis pelayanan kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Sikap tersebut menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat terkait dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit yang nilainya mencapai Rp52 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Maluku Utara, Supriadi R. Hambali, menilai kondisi kelangkaan obat yang terus terjadi di RSUD Jailolo tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan kepada rumah sakit tersebut.
Menurutnya, situasi tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Ini merupakan bentuk pemiskinan struktural dan pelanggaran terhadap hak masyarakat Halmahera Barat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Masyarakat telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran pajak dan iuran jaminan kesehatan, tetapi hak dasar mereka untuk mendapatkan obat justru kerap terabaikan,” ujar Supriadi, Sabtu (13/06/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data keuangan yang dihimpun, RSUD Jailolo sebenarnya memiliki dukungan anggaran yang cukup besar. Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP per Mei 2025, pendapatan BLUD RSUD Jailolo mencapai Rp22 miliar, dengan alokasi khusus belanja obat sebesar Rp4,6 miliar.
Selain itu, rumah sakit tersebut juga memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025 sebesar Rp26,7 miliar. Sementara itu, pembayaran klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan disebut berjalan lancar dengan rata-rata nilai mencapai Rp1,4 miliar setiap bulan tanpa tunggakan.
“Secara perhitungan akuntansi, dengan akumulasi dana dari BPJS dan BLUD tersebut, rumah sakit seharusnya memiliki ketahanan anggaran operasional sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan untuk kebutuhan obat-obatan. Karena itu, menjadi anomali jika pasien masih berulang kali mengalami kekosongan obat dan harus membeli secara mandiri di apotek luar,” tegasnya.
Badko HMI Malut juga menilai alasan keterlambatan sistem e-Katalog maupun minimnya dukungan modal dari APBD tidak dapat dijadikan pembenaran atas persoalan yang terus berulang.
Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan RSUD Jailolo.
“Fakta bahwa RSUD Jailolo diduga belum pernah menjalani audit komprehensif sejak tahun 2019 merupakan persoalan serius. Kami menyatakan kondisi ini sebagai darurat audit. Karena itu, BPK dan BPKP harus segera melakukan audit investigatif menyeluruh guna mengungkap ke mana aliran dana publik tersebut digunakan,” kata Supriadi.
Selain persoalan keuangan, Badko HMI Malut juga menyoroti kinerja birokrasi dan pelayanan di internal rumah sakit. Menanggapi temuan Pansus DPRD terkait rendahnya disiplin tenaga medis spesialis serta minimnya kehadiran pimpinan di wilayah kerja Jailolo, HMI meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami meminta Bupati Halmahera Barat melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi RSUD Jailolo. Jika ditemukan adanya kelalaian manajerial maupun ketidakdisiplinan dalam pengelolaan pelayanan, maka perlu dilakukan langkah tegas, termasuk pergantian pimpinan demi menyelamatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Badko HMI Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut secara objektif dan berbasis data. Mereka juga berharap momentum kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pengawasan terhadap akuntabilitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan Halmahera Barat.(all/red)
