Ini Syarat, Kriteria serta Alur Pendataan Non ASN

MALUTTIMES – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia terus melaksanakan pendataan non ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendataan non ASN ini dijadwalkan akan berakhir pada 31 Oktober 2022 mendatang.

Pendataan ini menjadi langkah pemerintah untuk menghapus tenaga honorer yang ditargetkan selesai pada 28 November 2023 nanti. Sekaligus langkah melaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kementerian PANRB memang sudah menyebutkan kebutuhan ASN tahun ini sebesar 530.028 orang yang nantinya harus melalui seleksi PPPK.

Baca Juga:  Konsul Jenderal Australia di Makassar Kunjungi Maluku Utara, Perdalam Kemitraan di Berbagai Sektor

BKN sendiri belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan seleksi PPPK.

“Masih persiapan (pendataan non ASN), setelah selesai maka segera dilaksanakan,” kata Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, dikutip dari Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Untuk persyaratan dan kategori pendataan non ASN, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Baca Juga:  Angka Kelahiran di Maluku Utara Mencapai 2,47 pada Tahun 2022

Adapun syarat pendataan non ASN meliputi sebagai berikut:

  • Syarat Pendataan Non ASN Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN;
  • Pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah;
  • Pembayaran gaji menggunakan APBN (instansi pusat) dan APBD (instansi daerah) bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga.
  • Pastikan tenaga honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada 31 Desember 2021;
  • Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021, dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN.
Baca Juga:  Memudahkan Pelanggan, Kini Hadir Layanan Mandiri MyGraPARI Telkomsel

Lebih lanjut kata Satya, pendataan non ASN juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan peta jalan (road map) penyelesaian tenaga non ASN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.