MALUTTIMES – Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai meluruskan pemberitaan sejumlah media online yang menyebut adanya utang pengadaan obat-obatan hingga miliaran rupiah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai, Ahdad Hi. Hasan, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki utang pengadaan obat-obatan untuk Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kewajiban pembayaran yang masih tercatat merupakan tunggakan dari tahun anggaran sebelumnya, yakni 2023 dan 2024.
“Untuk tahun 2025, Dinas Kesehatan tidak memiliki utang obat sama sekali. Utang yang ada merupakan kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Ahdad, Selasa (10/11/2026).
Penegasan serupa disampaikan Direktur RSUD Ir. Soekarno Pulau Morotai, dr. Christie Kartika S.S. Mamarimbing. Ia menjelaskan bahwa seluruh kewajiban pembayaran pengadaan obat-obatan rumah sakit untuk Tahun Anggaran 2025 telah diselesaikan sehingga tidak terdapat tunggakan pada tahun tersebut.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak didahului proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak rumah sakit sebelum dipublikasikan.
Sementara itu, menyikapi pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Mauraji, menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan media online yang memuat pemberitaan tersebut kepada Dewan Pers.
Iwan menilai pemberitaan itu diduga tidak memahami secara utuh substansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pemberitaan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut semestinya didahului dengan pengujian informasi serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 3 yang mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi.
“Selain itu, Pasal 4 KEJ melarang wartawan membuat berita bohong dan fitnah,” pungkasnya.
Iwan berharap seluruh media dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik.(iki/red)
