MALUTTIMES – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Pulau Morotai mencatat sebanyak 75 titik kebakaran telah ditangani sepanjang Januari hingga September 2026.
Dari jumlah tersebut, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 347 hektare. Kebakaran umumnya terjadi akibat musim kemarau berkepanjangan, dengan sejumlah titik berada di sekitar kawasan padat penduduk.
Kasatpol PP Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Akri Yuti Wijaya, mengatakan pihaknya memprioritaskan penanganan kebakaran yang berada dekat dengan permukiman warga guna mencegah api meluas dan mengancam keselamatan masyarakat.
“Dari 75 titik kebakaran tersebut, sebagian berada berdekatan dengan lokasi padat penduduk sehingga kami harus memprioritaskan pemadaman,” kata Akri, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, penanganan puluhan titik kebakaran tersebut dilakukan dengan keterbatasan personel maupun sarana pendukung. Saat ini, Satpol PP Damkar Morotai hanya memiliki 16 personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
“Dalam proses pemadaman, kami hanya mengandalkan satu unit mobil pemadam kebakaran serta satu unit mobil suplai air milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim),” ujarnya.
Akri mengakui, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran di Morotai. Keterbatasan tersebut meliputi kendaraan pemadam, perlengkapan keselamatan seperti masker dan alat pelindung diri (APD), ketersediaan sumber air, hingga jumlah personel.
“Keterbatasan kita mulai dari mobil pemadam kebakaran, masker dan perlengkapan keselamatan, sumber air, sampai personel,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Akri mengaku telah menyampaikan kebutuhan tambahan armada pemadam kebakaran kepada anggota DPR RI. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan berupa tambahan unit kendaraan pemadam untuk Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, tambahan armada sangat dibutuhkan untuk ditempatkan di kecamatan yang memiliki potensi kebakaran tinggi dan lokasinya jauh dari pusat pelayanan pemadam kebakaran.
“Kami cukup kesulitan mengakses kecamatan yang jaraknya jauh. Misalnya terjadi kebakaran di Morotai Timur, jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh sehingga ketika petugas tiba, kondisi kebakaran bisa semakin parah,” jelasnya.
Akri berharap keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung pemadaman kebakaran di Morotai dapat segera dipenuhi, baik melalui dukungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
“Setiap kekurangan dan keterbatasan fasilitas ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga penanganan kebakaran di Morotai bisa lebih cepat dan maksimal,” pungkasnya.(iki/red)
