MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, memaparkan rencana aksi pengembangan inovasi pelayanan publik di sektor kesehatan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Kepala Daerah yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/7/2026).
Presentasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kursus yang diikuti para kepala daerah selama kurang lebih dua pekan. Dalam kesempatan itu, Rusli mengusung tema “Inovasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan” melalui pengembangan aplikasi terintegrasi Morotai Sehat.
Rusli menjelaskan, aplikasi Morotai Sehat dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan sosial ke dalam satu sistem digital yang saling terhubung.
“Aplikasi Morotai Sehat dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial ke dalam satu sistem digital. Rencana aksi ini akan diimplementasikan secara bertahap pada periode 2026–2029,” ujar Rusli.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan inovasi Morotai Sehat merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Menurutnya, selama ini masyarakat masih menghadapi berbagai kendala karena layanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial masih berjalan secara terpisah.
“Melalui Morotai Sehat, kita ingin mengubah pola pelayanan yang selama ini terfragmentasi menjadi pelayanan yang terintegrasi. Masyarakat tidak boleh lagi dipaksa berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar,” katanya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, masyarakat nantinya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pintu masuk layanan. Sistem akan menghubungkan data kependudukan, kepesertaan BPJS, data sosial, hingga fasilitas kesehatan sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Muhammad Umar Ali menambahkan, inovasi tersebut juga dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS diharapkan tidak lagi mengalami proses administrasi yang panjang sebelum mendapatkan layanan kesehatan.
“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, setiap perjalanan menuju pusat pelayanan membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, digitalisasi harus benar-benar digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar membangun aplikasi,” ujarnya.
Melalui Morotai Sehat, lanjutnya, masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan namun belum memiliki dokumen kependudukan lengkap tetap dapat memperoleh bantuan proses administrasi secara terintegrasi. Surat keterangan dari pemerintah desa juga dapat menjadi bagian dari proses verifikasi sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, keberhasilan Morotai Sehat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antarperangkat daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Morotai Sehat bukan hanya aplikasi, tetapi sebuah perubahan cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan inovasi ini membutuhkan integrasi data, koordinasi antarinstansi, serta komitmen bersama untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.(iki/red)
