Bupati Morotai Tegaskan Disiplin ASN, TPP Tidak Dipotong dan Reward-Punishment Tetap Berlaku

MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menegaskan pentingnya peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik bagi seluruh pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pembinaan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (5/8/2026), dan dihadiri seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV.

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, mengatakan kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, setiap ASN diminta menaati peraturan, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menjadikan disiplin dan profesionalisme sebagai budaya kerja.

“Penerapan sistem reward dan punishment tetap berjalan sesuai sistem merit. ASN yang berprestasi akan memperoleh penghargaan dan kesempatan pengembangan karier, sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Iwan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tidak mengambil kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meski daerah masih menghadapi tekanan fiskal.

Menurutnya, perbedaan besaran TPP yang diterima pegawai merupakan konsekuensi dari tingkat kedisiplinan masing-masing ASN dalam menjalankan tugas.

“Perbedaan besaran TPP merupakan konsekuensi dari tingkat kedisiplinan masing-masing pegawai. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta menegakkan disiplin secara adil dan profesional,” ujarnya.

Menutup arahannya, Bupati membuka ruang dialog bersama para pejabat untuk menyerap berbagai masukan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Melalui komunikasi yang terbuka tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat. (iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *