APDESI Morotai Temui BPKAD, Desak Realisasi ADD Juni dan Juli 2026

MALUTTIMES – Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pulau Morotai mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (21/7/2026), guna berkoordinasi terkait realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang hingga kini belum sepenuhnya dicairkan.

Rombongan APDESI dipimpin Ketua Johan Mardiono, didampingi Sekretaris Rasdi Dano Masud, Bendahara M. Rifai Boleha, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mujakir Sibua. Mereka diterima langsung oleh Kepala BPKAD Pulau Morotai, Marwan Sidasi.

Ketua APDESI Pulau Morotai, Johan Mardiono, mengapresiasi Kepala BPKAD yang bersedia berdialog secara terbuka dengan pengurus APDESI untuk membahas persoalan hak-hak desa.

“Kami datang berdialog dengan Kepala BPKAD atas nama APDESI untuk membicarakan secara langsung hak-hak desa yang sampai saat ini belum terealisasi,” kata Johan.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut BPKAD memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan APDESI. Bahkan, BPKAD berkomitmen mengupayakan pencairan ADD untuk alokasi bulan Juni dan Juli dalam waktu dekat, dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

Johan menegaskan, langkah koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen APDESI dalam memperjuangkan kepentingan desa melalui jalur resmi.

“Ini adalah bentuk komitmen pengurus APDESI dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebagai Ketua APDESI terpilih, saya selalu terbuka kepada siapa pun, baik pihak eksternal maupun internal, untuk menerima saran, masukan, serta pendapat demi kemajuan desa,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak ada pihak tertentu yang memanfaatkan persoalan keterlambatan pencairan ADD untuk kepentingan pribadi, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.

“Kami tidak akan memberikan ruang kepada siapa pun yang mencoba mencari panggung, tidak memberikan solusi konkret, dan justru membuat gaduh. APDESI akan tetap seiring, sejalan, dan seirama dengan pemerintah daerah dalam memenuhi serta memperjuangkan hak-hak desa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Pulau Morotai, Marwan Sidasi, membenarkan adanya pertemuan dengan pengurus APDESI yang membahas percepatan realisasi ADD.

“Yang pasti kami usahakan agar secepatnya merealisasikan ADD dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” singkat Marwan.(iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *