MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam sidang paripurna DPRD Pulau Morotai yang digelar di lantai dua ruang paripurna DPRD, Kamis (23/04/2026).
Dalam sambutannya, Rusli menegaskan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen memperkuat arah kebijakan pembangunan yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, berdasarkan indikator statistik pembangunan, capaian makro ekonomi Kabupaten Pulau Morotai pada 2025 menunjukkan performa yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 65,68 pada 2024 menjadi 67,86 pada 2025.
Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 10,84 persen, dari 3,69 ribu jiwa pada 2024 menjadi 3,29 ribu jiwa pada 2025.
“Capaian ini merupakan hasil dari penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Meski demikian, Rusli mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 84,23 persen menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan prinsip prioritas secara selektif dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Ia menambahkan, rekomendasi DPRD menjadi instrumen strategis dalam siklus evaluasi kebijakan publik. Setiap masukan, kata dia, menjadi rujukan penting untuk menyempurnakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar semakin efektif, efisien, tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Penguatan pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perluasan basis pendapatan melalui pengembangan potensi yang belum tergarap,” katanya.
Rusli juga menyebut peningkatan kualitas pelayanan publik terus didorong. Pada 2025, Kabupaten Pulau Morotai memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan mewujudkan cakupan kesehatan secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah daerah menerima apresiasi dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan pengelolaan dana desa sebagai bukti penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik.
Ke depan, Pemkab Morotai berkomitmen mengakselerasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan potensi lokal guna meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperluas kesempatan kerja.
“Kepada DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kami mengajak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Setiap rekomendasi yang disampaikan menjadi rujukan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas,” pungkasnya.(iki/red)
