MALUTTIMES – Birokrasi Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara terkesan dikendalikan oleh elit politik. Hal ini disampaikan Pengamat Politik, Parto Sumtaki dalam kegiatan Dialog Publik yang digelar oleh KNPI Pulau Morotai pada, Senin (22/3/2023) malam.
“Pengelola birokrasi atau pemerintah kita (Morotai) dikendalikan oleh tangan-tangan elit pengendali, itu bahaya sebetulnya,” ucap Parto.
Dia juga menyentil masa transisi pemerintahan Pulau Morotau setahun terakhir. Menurutnya, secara kasat mata pemerintah dikendalikan dari jauh.
“Pemerintahan dikendalikan dari Jakarta,” timpalnya.
Selain pemerintahan yang dikendalikan elit politik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga ikut dikendalikan oleh elit politik.
“Soal APBDes seperti seluruhnya seragam, itu menu APBDes semua sama, padahal masing-masing desa memiliki karakteristik berbeda-beda,” cetusnya.
“Saya sebut saja elit pengendali. Jadi memang negeri ini, selama 14 Tahun Kabupaten Pulau Morotai dimekarkan, milik oligarki bukan milik kita semua,” sambung Parto.
Dia juga menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan alergi dengan kritikan. Padahal dengan adanya kritikan agar pemerintah berbenah kearah yang lebih baik.
“Sedikit-sedikit dikenakan pasal pencemaran nama baik,” tandasnya.(iki/red)
