MALUTTIMES – Proses penjaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pulau Morotai masih berlangsung di masing-masing desa. Dalam tahapan tersebut, persyaratan domisili menjadi salah satu ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengatakan ketentuan domisili diberlakukan untuk memastikan hak masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai anggota BPD tetap terakomodasi, sekaligus menyesuaikan dengan wilayah pemilihan.
“Persyaratan domisili menjadi salah satu ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota BPD. Hal ini dilakukan agar hak masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD tetap terakomodasi dan tidak dibatasi oleh ketentuan waktu yang terlalu kaku,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Muzakir, jadwal penjaringan yang telah disusun bersifat tentatif. Panitia di tingkat desa diberikan keleluasaan untuk memperpanjang masa pendaftaran apabila jumlah bakal calon belum memenuhi kuota yang telah ditentukan.
Ia menjelaskan, seluruh persyaratan pencalonan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Anggota BPD.
Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah domisili bakal calon. Setiap calon diwajibkan bertempat tinggal di wilayah pemilihan tempat dirinya mencalonkan diri.
Dengan demikian, seseorang yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga suatu desa, tetapi tempat tinggalnya berada di luar wilayah pemilihan, tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri di wilayah tersebut.
Sebagai contoh, warga yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk Desa Gotalamo, tetapi berdomisili di Desa Yayasan, tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPD pada wilayah pemilihan Desa Gotalamo apabila tidak memenuhi ketentuan domisili.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur bahwa wilayah pemilihan anggota BPD merupakan bagian dari wilayah desa, meliputi dusun, rukun warga (RW), atau rukun tetangga (RT).
Sementara itu, pemilihan anggota BPD dijadwalkan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2026. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan perkembangan tahapan penjaringan di masing-masing desa.
Muzakir mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah desa yang belum memenuhi kuota bakal calon anggota BPD. Karena itu, panitia desa diminta terus berkoordinasi dengan panitia kabupaten melalui Dinas PMD apabila menghadapi kendala maupun menemukan kekeliruan dalam proses penjaringan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami seluruh persyaratan pencalonan, terutama ketentuan mengenai domisili dan wilayah pemilihan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam tahapan pemilihan.
“Jika panitia di tingkat desa maupun masyarakat masih belum memahami regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan anggota BPD, silakan berkoordinasi dengan panitia tingkat kabupaten melalui Dinas PMD. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” pungkasnya.(iki/red)










