Bupati Morotai Usulkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Prioritas ke BPBPK Malut untuk 2027

MALUTTIMES – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara beserta jajaran di Kantor BPBPK Maluku Utara, Ternate, Senin (16/11/2026).

Audiensi tersebut membahas sejumlah kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai yang diusulkan untuk mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program pembangunan Tahun Anggaran 2027.

Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ramlan Drakel.

Sekda Muhammad Umar Ali mengatakan, Bupati menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di Pulau Morotai.

“Adapun program yang diusulkan meliputi perbaikan intake dan jaringan pipa PDAM guna mengatasi persoalan ketersediaan air bersih. Selain itu, pembangunan talud pemecah ombak di sejumlah desa, yakni Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo,” kata Muhammad Umar Ali kepada wartawan di Morotai.

Selain pembangunan infrastruktur air bersih dan perlindungan kawasan pesisir, Pemda Morotai juga mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo.

Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi ancaman abrasi, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta melindungi kawasan permukiman masyarakat.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah program pembangunan infrastruktur masih dalam tahap pelaksanaan. Di antaranya pembangunan 17 titik sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bagi kebutuhan lahan pertanian.

Selain itu, terdapat sejumlah pekerjaan pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi di beberapa wilayah. Rinciannya, pembangunan irigasi di Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.

Menurut Muhammad Umar Ali, audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemda Pulau Morotai dengan BPBPK Maluku Utara.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kebutuhan infrastruktur yang telah diusulkan dapat diperjuangkan dan diakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat, pihak BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau langsung sejumlah lokasi sekaligus melakukan pemetaan wilayah kerja dan kebutuhan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Pemda Pulau Morotai berharap dukungan pemerintah pusat melalui BPBPK Maluku Utara dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perlindungan kawasan pesisir, serta memenuhi kebutuhan air bersih dan pengembangan sektor pertanian.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Pulau Morotai diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *