Kedua, mendesak alih fungsi eks Rumah Kontroler Belanda di Desa Gufasa menjadi Museum Kapita Banau yang terawat dan terbuka untuk masyarakat umum.
Ketiga, mendorong keterlibatan aktif ahli waris Kapita Banau dalam penyusunan narasi sejarah, penyelamatan artefak, serta pengelolaan museum.
Keempat, meminta percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Cagar Budaya sebagai landasan hukum untuk menjaga dan melestarikan seluruh aset sejarah di Halmahera Barat.
Fachri menegaskan, KNPI Halmahera Barat berkomitmen mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Baginya, melestarikan peninggalan Kapita Banau bukan sekadar menjaga bangunan tua, tetapi juga merawat kehormatan dan identitas sejarah masyarakat Halmahera Barat.
“Jangan ada lagi kata penindasan di negeri ini setelah aku mati,” demikian pesan perjuangan Kapita Banau yang dikutip dalam seruan KNPI Halbar.(all/red)
