MALUTTIMES – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur memasuki tahap akhir. Hal itu ditandai dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna.
Bupati Halmahera Timur mengatakan, penyampaian LPj APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan, masukan, serta catatan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan pelayanan kepada masyarakat.
“Berbagai pandangan yang dikemukakan fraksi-fraksi bertujuan baik, yakni memperbaiki dan memperkecil tingkat kesalahan serta kekurangan dalam pelaksanaan APBD. Ini akan menjadi bahan masukan berharga pada fase persiapan APBD selanjutnya agar Pemkab Haltim lebih responsif dalam menyelesaikan dinamika pelayanan publik, kegiatan rutin, pembangunan daerah, hingga peningkatan kinerja aparatur,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Permasalahan di daerah semakin beragam dan kompleks. Masyarakat menuntut perubahan yang cepat di berbagai bidang, terutama peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur harus mampu menyikapi dinamika tersebut agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai lebih cepat,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Timur, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan LPj APBD hingga memasuki tahap akhir.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Halmahera Timur.(dan/red)
