MALUTTIMES – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menaruh perhatian serius terhadap persoalan abrasi pantai yang mengancam permukiman warga di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.
Perhatian tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, bersama Asisten Deputi (Asdep) Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI, Yedi Rahmat, beserta rombongan, Rabu (24/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan BNPP RI meninjau langsung lokasi abrasi pantai yang berdampak pada permukiman warga di Desa Joubela, sekaligus meninjau rencana pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Muhajirin.
Kunjungan itu memiliki dua agenda utama, yakni melihat secara langsung dampak abrasi pantai yang telah lama dikeluhkan masyarakat Desa Joubela serta memastikan program bantuan RTLH yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia berjalan tepat sasaran.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Sahrim M. Djen, mengatakan kunjungan pejabat BNPP RI ke Morotai merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di bawah kepemimpinan Bupati terus mendorong agar berbagai program pemerintah pusat dapat menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk bantuan RTLH.
“Alhamdulillah, Morotai mendapat kuota sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni yang saat ini sedang diproses oleh tim BSPS dan balai terkait,” ujarnya.
Terkait abrasi di Desa Joubela, Sahrim berharap BNPP dapat mempercepat koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar langkah penanganan segera dilakukan.
“Kami berharap persoalan ini bisa segera ditangani karena dampaknya sudah sangat besar. Abrasi tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga telah mencapai kawasan permukiman warga. Bahkan beberapa rumah penduduk dilaporkan roboh akibat terjangan abrasi,” katanya.
Sementara itu, Asdep Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI, Yedi Rahmat, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan kali kedua pihaknya ke Kabupaten Pulau Morotai.
Dari hasil peninjauan lapangan, kata Yedi, abrasi di Desa Joubela telah berlangsung selama puluhan tahun dan kini semakin mengancam kawasan permukiman warga.
“Kami bersama tim BNPP hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa masyarakat. Dari hasil kunjungan ini kami melihat abrasi pantai di Desa Joubela sudah cukup lama terjadi, kurang lebih 20 tahun berdasarkan informasi masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil peninjauan tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan BNPP untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait guna mencari solusi penanganan yang tepat.
“BNPP merupakan lembaga koordinasi yang bertugas membantu dan memfasilitasi daerah-daerah perbatasan. Kondisi abrasi di Joubela ini sangat memprihatinkan dan kami berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal untuk membantu penanganannya,” tuturnya.
Selain meninjau abrasi, BNPP juga memantau pelaksanaan program RTLH yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan.
Yedi menjelaskan, pemerintah pusat melalui BNPP mendapatkan alokasi pembangunan dan renovasi sebanyak 15 ribu unit rumah untuk kawasan perbatasan di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Pemerintah pusat sangat konsen membantu masyarakat melalui renovasi rumah tidak layak huni. Program ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia dan menjadi salah satu fokus pembangunan di wilayah perbatasan,” jelasnya.
BNPP, lanjut Yedi, akan terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat perbatasan, termasuk persoalan abrasi yang saat ini menjadi ancaman serius bagi warga Desa Joubela.
“Kami akan terus bekerja keras membantu Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat agar langkah-langkah yang akan ditindaklanjuti dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(iki/red)
