MALUTTIMES – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melakukan evaluasi terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai melalui kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin Deputi II BNPP RI, Irjen Pol Efendi R. Maith, itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (25/6/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Pulau Morotai.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan Deputi II BNPP RI, disebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah.
Pemerintah, kata dia, telah menetapkan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba di Kabupaten Pulau Morotai.
“Penetapan ini bertujuan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berdaya saing, didukung konektivitas, pelayanan dasar, serta pengelolaan potensi wilayah yang berkelanjutan,” ujar Efendi.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, PKSN Daruba memperoleh nilai IPKP sebesar 0,59 dengan kategori cukup. Nilai tersebut menunjukkan fungsi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan telah berjalan cukup baik, meskipun masih membutuhkan sejumlah perbaikan dan penguatan.
BNPP mengapresiasi capaian Morotai, khususnya pada sektor pengembangan pariwisata, industri kelautan dan perikanan, serta fungsi pemerintahan yang dinilai mengalami perkembangan positif.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas transportasi laut dan udara, pengembangan sarana perikanan, peningkatan kapasitas UMKM, penguatan jaringan telekomunikasi, hingga penyediaan infrastruktur dasar.
“Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama agar PKSN Daruba dapat berkembang lebih optimal sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat juga terus mendorong pelaksanaan Program 8 Klaster Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai program strategis seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga pesisir, serta menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan itu, Efendi juga menyoroti besarnya potensi Pulau Morotai, terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Sumber daya laut yang melimpah dinilai sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan.
Sementara sektor pariwisata memiliki daya tarik yang kuat melalui wisata bahari, keindahan pulau-pulau kecil, hingga jejak sejarah Perang Dunia II yang menjadi salah satu ikon Morotai.
Menurutnya, pengukuran IPKP bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan kawasan perbatasan.
“Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan sinkronisasi dukungan pembangunan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi hasil pengukuran sebelumnya dapat ditindaklanjuti secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Dengan sinergi tersebut, PKSN Daruba diyakini mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang lebih maju, kompetitif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai.(iki/red)
