MALUTTIMES – Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang menjelaskan kegaduhan yang terjadi di ruang rapat Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin (24/6/2024) sekira pukul 15.50 WIT. Antara Ajudan Bupati, Brigpol Charles Aniky dengan seorang warga sipil bernama Hardi Dano Dasim.
James mengisahkan, mulanya di ruang rapat bupati sedang dilangsungkan rapat bersama unsur pimpinan Disperindagkop, Perwakilan Polres Halbar, Perwakilan Kodim 1501/Jailolo membahas tentang kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dengan sejumlah agen.
“Rapat ini mencari akar permasalah mengapa Halbar sering terjadi kelangkaan minyak tanah. Padahal Halbar setiap bulan itu mendapat kuota minyak tanah sebanyak 525 ton perbulan,” kata James.
Hasil rapat tersebut menyimpulkan, ada oknum mafia tertentu yang membeli minyak tanah dan menjualnya ke salah satu perusahaan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
“Menurut Kasat Intel dalam permasalahan ini ada juga oknum-oknum tertentu di Dinas Perindagkop ikut bermain. Karena itu, soal oknum di Danias Desperindagkop saya akan cek ke pak Kasat Intel dan akan memberi sanksi tegas, bisa sampai pada poncopoton jabatan,” ungkap James, sembari menyatakan bahwa masalah lainnya adalah sering terjadi keterlambatan distribusi BBM.
Setelah memperoleh kesimpulan dalam rapat tersebut, Bupati James Uang mempersilahkan wartawan untuk masuk ke ruang rapat untuk mengikuti konferensi pers.
Tak disangka, Hardi Dano Dasim alias Don Joao ikut menyusup masuk ke ruang rapat tersebut dan mengajukan pertanyaan kepada Kadis Perindagkop, Demisius O. Boky.
“Saya pikir yang bertanya itu wartawan, saya menanggapi dengan santai bahwa kalau wartawan yang bertanya harus beretika. Nah disitu yang bersangkutan (Hardi-red) membalas dengan nada yang tinggi,” tutur James.
Karena tau yang bertanya bukan seorang wartawan, James memintanya untuk keluar dari ruang rapat. Hardi pun menyahut permintaan Bupati itu dengan nada yang keras sehingga memancing suasana menjadi gaduh.
“Semua peserta rapat menyaksikan etika saudara Hardi, karena membuat gaduh akhirnya ajudan saya menarik (dia) keluar. Tapi dia malah melakukan perlawanan akhirnya terjadi insiden tersebut,” ungkapnya.
Bupati berharap, pihak-pihak yang tidak mengetahui awal permasalahan yang sebenarnya terjadi agar tidak menyikapi berlebihan.
“Kalau yang bersangkutan mau membuat laporan (ke jalur hukum) silahkan, sebagai warga Negara di jamin hak konstitusioanal. Begitu juga dipihak yang dilaporkan juga punyak hak konstitusianal untuk mengklarifikasinya,” tandasnya.(all/red)