MALUTTIMES – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memastikan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru tidak dibuka untuk tahun ini. Namun jalur yang akan dibuka adalah dengan skema perekrutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Merespon hal tersebut, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Pulau Morotai, Ujang Bagindo mengaku Pemda Pulau Morotai tak bisa berbuat banyak sebab sudah tentuan dari pemerintah pusat.
“Soal ketiadaan CPNS untuk guru pada tahun 2024 di Pulau Morotai, bukan Pemkab Morotai yang menginginkan hal itu, akan tetapi itu langsung dari pemerintah pusat yang menetukan,” ucapnya, Rabu (19/06/2024).
Kata Ujang, meski pemerintah pusat tidak menyediakan kouta CPNS tenaga guru, namun masih ada formasi PPPK untuk tenaga guru.
“Selanjutnya adalah hak pemerintah pusat yang menentukan. Tetapi ada formasi PPPK untuk guru. Jadi yang kami ajukan pada tahun ini adalah formasi PPPK untuk guru. Kita fokus PPPK saja,” katanya.
Menurutnya, skema honorer guru tahun ini untuk memenuhi kuota formasi PPPK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, kuota PPPK yang sudah mengabdi di sekolah minimal 2 tahun.
Di Kabupaten Pulau Morotai memiliki kurang lebih 300 guru honorer. Namun setiap kuota PPPK yang dibuka tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, seperti guru olahraga, guru bimbingan konseling dan guru seni budaya serta guru PAUD.
“Itu guru-guru yang susah sekali ditemukan di Pulau Morotai. Jadi guru-guru kita di Morotai yang punya kualifikasi pendidikan ini paling susah atau jarang sekali,” ujarnya.
Ia berharap para generasi yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang Strata Satu (S1) agar dapat mengambil jurusan yang dibutuhkan di Kabupaten Pulau Morotai.
“Semoga Unipas kedepan punya skenario untuk membuka jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh daerah. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan dasar layanan,” terangnya.(iki/red)
