MALUTTIMES – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Sukri Ali angkat bicara terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai yang nilainya cukup besar. Namun pertumbuhan ekonomi menurun dan masih ada angka kemiskinan.
“Di tahun 2023 APBD dirancang sebesar Rp775 miliar. Sementara untuk belanja pegawai kita itu ada Rp190 miliar sekian, sedangkan belanja barang dan jasa kita di Morotai itu Rp200,4 miliar, belanja modal di Morotai itu sekitar Rp 250 miliar sekian,” kata Sukri saat diskusi DPC Partai Gerindra Pulau Morotai yang digelar di Upland Cafe pada, Selasa (28/5/2024) malam.
Menurutnya, jika bicara IPM Kabupaten Pulau Morotai dibawa standar nasional. Dimana Morotai hanya diangka 65 persen, sementara IPM nasional diangka 72 persen.
“Misalnya begini kalau kita berbicara IPM. IPM kita di Morotai itu dibawah standar nasional, ini yang harus kita buka-bukaan,” ucapnya.
Sementara khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara, dari 10 kabupaten/kota angka kemiskinan paling tinggi diatas Kabupaten Pulau Taliabu.
“Ini ada stek kebijakan yang salah, dan itu sesuai data dan itu fakta. Itu artinya bahwa dari jumlah penduduk Morotai diangka 79.660 ribu, kalau dibagi dalam 5 persen berarti sudah berapa angka kemiskinan kita di Morotai. Itu yang menjadi problem,” ujar Sukri.
“Kemudian kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, Morotai sesuai data BPS sejak 2019 sampai 2023 tidak naik, ditahun 2022 itu sebesar 3 sekian persen itu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di tahun 2023 itu menurun menjadi 2,48 persen,” sambungnya.
Lanjut Sukri, APBD Morotai untuk tahun 2024 itu sekitar Rp830 miliar lebih. Sedangkan dana alokasi transfer dari pusat ke daerah untuk Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp888 miliar.
“Tapi apakah anggaran yang sebesar ini bisa menjawab problem, tentunya tidak. Berarti pemimpin yang harus kita pilih harus yang baik. Karena kalau pemimpin salah dipastikan banyak hal atau kebijakan-kebijakan akan terbengkalai,” terangnya.(iki/red)
