MALUTTIMES – Akademisi dan Pengajar Universitas Khairun Ternate, Muammil Sunan menilai 14 program prioritas Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman gagal. Program prioritas Tenate Andalan yang dikampanyekan sejak 2020 itu tidak mencapai target.
Muammil Sunan mengatakan capaian program Pemerintah Kota Ternate dibawah pimpinan M. Tauhid Soleman tidak mencapai angka 40 persen, mulai dari aspek keuangan, pemerintahan birokrasi, ekonomi, lingkungan maupun pelayanan public.
“Semua program pioritas itu tidak capai target,” kata Muammil kepada maluttimes.com, Senin (27/5/2024).
Menurut dia, mengenai Ternate Mandiri dibidang ekonomi harusnya Pemkot Ternate berupaya untuk menciptakan ekonomi mandiri terlebih dahulu kemudian ekonomi berkeadilan. Sebab, indikator ekonomi makro itu diantaranya adalah, pertumbuhan, pengangguran dan inflasi. Sementara sementara inflasi terus naik disetiap tahun seperti data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selain itu dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terjun bebas, tidak capai target juga, capainnya dikisaran 60-70 persen. Padahal salah satu program prioritas Pemerintah Kota ternate itu adalah pengelolaan keuangan daerah. Kemudian masalah lingkungan dan pelayanan publik juga samapi saat ini, bisa dikatakan tidak capai target, kerena masalah sampah dan masalah air bersih masih menjadi masalah serius di Kota Ternate,” ujar Muammil.
Ia menambahkan, selama ini Pemkot Ternate mendapat kritikan dari berbagai kalangan namun hal itu tak digubris.
“Lalu apa lagi yang masarakat harapkan dengan sisa waktu yang kurang lebih beberapa bulan kedepan ini. Apakah semua program itu bisa dikerjakan oleh pemerintah kota?. Tidak mungkin bisa mencapai itu semua,” pungkasnya.
Sekedar informasi, 14 program pioritas itu diantaranya, Pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM dan IKM. Pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti atau disebut (BAIM).
Kemudian, mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah (BAIM), optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan public, pembinaan apartur sipil negara (ASN) yang professional, perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
Membangun dan menghidupkan entitas keragaman sosial budaya masyarakat, revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan, industrialisasi pengolaan sampah secara partisipatif, konservasi sumber daya air, literasi dan mitigasi kebencanaan, pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa serta revitalisasi dan penguatan peran BUMD.(tho/red)
