Dandim 1514/Morotai Yakin Pontensi Konflik Pemilu 2024 Lebih Kecil

MALUTTIMES – Dandim 1514/Morotai, Letkol Arh. Masykur Akmal meyakini potensi konflik pada Pimilu 2024 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara relatif lebih kecil.

Kendari begitu, Dandim tetap sigap untuk membacup polisi mengantipasi terjadinya konflik yang tidak diinginkan bersama.

“Kalau dibilang rawan, saya mempertanyakan kembali tentang titik kerawanan-kerawanan di Maluku Utara ini. Itu survei tahun berapa itu perlu diupdate lagi,” kata Dandim Letkol Arh. Masykur Akmal, Rabu (29/11/2023).

“Jadi mungkin sudah lama harus kita update lagi, apakah betul di Maluku Utara ini terjadi kerawanan yang tinggi. Kalau saya tidak percaya,” kata Dandim.

Baca Juga:  Bawaslu Morotai Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas

Dandim meyakini sebagai umat beragama tidak menginginkan konflik terjadi, karena umat beragama saling mengasihi satu sama lainnya.

“Tidak percaya kenapa, kita ini umat beragama sudah tentu kita saling sapa, saling asuh dan saling kasih,” tuturnya.

Dandim menilai konflik bisa terjadi kapan saja, baik itu dari unsur sara atau antar golongan.

Baca Juga:  Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024, ini Pesan Ketua Bawaslu Morotai

“Makanya, kita harus menciptakan suasana dalam kondisi aman dalam Pilkada, baik itu sebelum maupun setelah Pilkada, supaya tidak ada unsur dirugikan,” ujar Dandim.

Dandim menerangkan, TNI-AD sudah berkoordinasi dengan Polres Pulau Morotai untuk membacup  titik-titik yang dianggap rawan.

Tak hanya Polres, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang dianggap berpengaruh ikut dilibatkan, untuk berpikir yang terbaik untuk Pulau Morotai dalam kondisi aman dan nyaman.

“Babinsa juga dilibatkan, dalam kegiatan untuk melakukan pengawalan pesta demokrasi ini,” katanya.

Baca Juga:  Dukcapil Kepsul Tetap Buka Layanan e-KTP hingga Hari Pencoblosan

Dandim menghimbau kepada masyarakat dan semua pihak terkait khususnya TNI-AD jangan mudah terprovokasi, karena politik TNI adalah politik membela negara.

“Jadi kita tidak melihat salah satu Paslon. Tapi kalau semisalnya ditemukan ada prajurit TNI yang melanggar, maka akan diberikan sanksi hukum yang tegas kepada prajurit tersebut, karena kita mempunya kode etik, apabila terjadi kesalahan pada saat kampanye,” tegasnya.(iki/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.