MALUTTIMES – Polemik pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara kian memanas. Ada pro-kontra dalam kebijakan Plt Sekda Morotai Suriyani Antarani tidak membayar TPP tersebut.
Imbasnya, sejumlah pejabat mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan, sedangkan pejabat lainnya tetap mendukung kebijakan tersebut.
Seperti Kastpol PP Linmas dan Damkar Pulau Morotai, Nadjamuddin Letsoin telah bersikan mengundurkan diri dari jabatan. Kabar terbaru dua pejabat lain yakni Kadis Perkim, Marwan Sidasi dan Kadis PUPR, M. Jain A Kadir bakal menyusul.
Berbeda dengan beberapa pejabat lainnya yakni, Kepala Dinas Pertanian Pulau Morotai, Anwar Husen dan Kabag Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Darmin Djaguna. Keduanya memiliki pandangan tersendiri terhadap kebijakan tersebut.
Kadis Pertanian, Anwar Husen mengaku hingga saat ini TPP mereka juga belum dibayar.
“Kalau dibilang TPP belum dibayar, ya kami juga belum dibayar sejak bulan Mei sampai sekarang. Memang untuk staf semua sudah dibayar hanya saja pimpinan OPD semua itu belum dibayar,” katanya, Kamis (27/7/2023).
Menurut Anwar, jika TPP tidak dibayarkan itu tidak masalah, karena TPP itu tidak wajib dibayar, apabila ada kelebihan pendapatan daerah baru dibayar.
“Jadi kalau torang (kami) marah juga tidak ada dasar. Makanya mesti masing-masing punya strategi, alasan supaya bisa dibayar lebih dahulu. Kita punya pendekatan ke ibu Sekda seperti apa, tinggal kita bujuk saja dia bisa kasih. Nah tapi kalau gaji dan tunjangan jabatan itu harus bayar,” ucapnya.
