MALUTTIMES – Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun atau 54,38% (yoy).
Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto ketika menggelar kegiatan bertajuk “Torang Pe APBN” Edisi Januari 2023 bertempat di big brown, Jumat (27/1/2023).
Menurutnya, kerja keras APBN dapat kita lihat dari pendapatan yang mampu tumbuh tinggi didukung membaiknya aktivitas ekonomi, efektivitas implementasi kebijakan melalui UU HPP, serta tren kenaikan harga komoditas. Dari sisi belanja, terdapat peningkatan dan akselerasi belanja sebesar 10,9% (yoy) dan sekitar 99,5% dari pagu pada Perpres 98/2022.
APBN 2023 siap mendukung berbagai target pembangunan yang berfokus pada human capital, physical capital, dan antisipasi ketidakpastian. Hal ini didukung oleh kebijakan belanja berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian.
“Sementara itu, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif,” jelas Adnan.
Dijelaskan bahwa kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih sasaran dan berkeadilan. Namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dilakukan pada waktu yang tepat. Dari segi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan implementasi UU HKPD dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.
APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB dan pertama kalinya target pajak diatas Rp2 ribu triliun. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah.
Lanjut kata Adnan bahwa sampai dengan Desember 2022, APBN Regional Maluku Utara memperlihatkan kinerja yang baik. Per 31 Desember 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp3,49 Triliun atau 152,43% dari target. Sedangkan, di sisi belanja telah terealisasi sebesar Rp16,41 Triliun atau 106,70% dari pagu. Sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp12.91 Triliun (98,68% dari pagu).
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 Triliun atau 54,38% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp697,85 Miliar atau 66,49% (yoy),” jelasnya.
